Blogger templates


Rabu, 22 Agustus 2012

Tahun 2012,,,638 Pemudik Meninggal Dunia, PBB kecam pPemerintah RI??

Ketika Israel membombardir Gaza selama berhari-hari yang mengakibatkan seribu lebih rakyat tak berdosa tewas,  PBB dan dunia mengecam kebrutalan Israel yang membunuhi orang-orang tak berdosa dengan semena-mena. Begitu juga ketika terjadi pembantaian  etnis Rohingya dimana  jumlah orang yang mati  sama dengan jumlah kematian rakyat Indonesia yang pulang mudik. Itulah orang-orang yang mati sia-sia.
Tapi sejauh ini belum ada yang mengecam pemerintah Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, apalagi dari PBB, padahal kejadian matinya ratusan rakyat Indonesia terjadi setiap tahun dengan kecenderungan jumlah korban   meningkat dari tahun ketahun. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Pemerintah tidak bisa lepas tangan. Pemerintah bisa dianggap tidak mampu memelihara keselamatan rakyatnya. Pemerintah tidak bisa memikirkan jalan keluar dari tragedy kematian yang sudah bisa diramalkan setiap tahun itu.

Pulang mudik adalah tradsisi yang sudah melekat pada masyarakat Indonesia setiap lebaran dan itu akan terus begitu dan seiring dengan semakin membaiknya  ekonomi seseorang,  kecenderungan seperti itu akan semakin meningkat, akan semakin banyak orang pulang mudik untuk merayakan idul fitri dengan orang yang mereka cintai yang berada di di kampung halaman. Bagi mereka yang sukses diperantauan acara pulang mudik bisa sekalian sebagai ajang  pamer keberhasilan mereka dirantau dengan membawa kendaraan sendiri baik yang roda dua maupun roda empat,  sehingga kalau kita pulang mudik ke suatu daerah kita bisa menyaksikan kendaraan berseliweran dengan nomor plat yang beraneka ragam.Itu biasa saja, manusiawi.
Mulai tahun 2015 Pemimpin tertinggi Negara ini harus memikirkan bagaimana caranya agar setiap tahun korban meninggal ketika pulang mudik bisa diturunkan bukan seperti sekarang ini semakin meningkat. Hargailah nyawa orang yang pulang mudik.  638 yang meninggal itu bukan jumlah yang sedikit. Mereka mati sia-sia. Itu adalah kesalahan pemerintah yang gagal menjamin keselamatan warganya,  padahal itu adalah kejadian yang berulang. Pemerintah tidak inovativ. Cara penanganan masih normative yaitu dengan cara menghimbau, tidak ada tindakan tegas.
Pada tahun 2015 pemerintah harus menyediakan transportasi yang memadai bagi mereka yang pulang mudik. Sediakan atau kerahkan semua kapal penumpang yang dikuasai oleh pemerintah atau perushaan Negara. Kerahkan semua pesawat angkut Hercules milik angkatan bersenjata,  kalau masih kurang sewa pesawat dari Negara lain.
Semua instansi pemerintah juga harus mengkoordinir karyawannya untuk mudik dengan menggunakan bis-bis jemputan, kalau masih kurang sewa bis swasta.Kalau sudah demikian boleh jadi orang yang pulang mudik dengan motor bisa dikurangi. Orang yang berdesak-desakan di mobil atau bis bisa dikurangi,  orang bisa pulang dengan lebih nyaman. Para PNS juga tidak harus mangkir kerja atau menambah cuti di luar cuti bersama. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana mengurangi korban yang mati sia-sia.
Mengapa harus dimulai tahun 2015? Sebab pemimpin yang memimpin sampai tahun 2014 sepertinya  adem-adem saja menyaksikan korban 638 itu. Padahal kesempatan untuk memperbaiki sudah diberikan sejak tahun 2004. Tak ada kebijakan yang bisa mengurangi korban meninggal ketika pulang mudik, bahkan korban selalu meningkat. Itu menunjukkan bahwa pemimpin tidak mempunyai  kepedulian yang memadai . Tidak memiliki kebijakan-kebijakan yang inovatif  melainkan normatif-normatif saja.
Kalau ditanya kepada sang pemimpin,  jangan-jangan jawabannya  adalah sama dengan jawaban jawaban yang sering kita dengar selama ini dari mulut beliau, jawaban  normative  yaitu bahwa  beliau tidak mau intervensi pekerjkaan kementerian perhubungan dan Kepolisian yang berwenang mengatur lalu lintas.

Site Search